Bengkulu Tengah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenham) Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Rabu (8/10) di Pendopo Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah  Kementerian Hak Azazi Manusia Sumatera Selatan Bengkulu  Hendri Maruli Tua S.H., M.H., Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Bapak Ir. Wijaya Atmaja, M.Si, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Neny Zarniawati, S.H., M.H.,  merupakan bagian dari upaya Pemkab dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam sambutannya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemkab Bengkulu Tengah, Ir. Wijaya Atmaja, M.Si, menyampaikan “Dengan terselenggaranya kegiatan Sosialisasi ini diharapkan ASN Bengkulu Tengah dapat memberikan Pelayanan yang Lebih Baik, meningkatan Integritas dan Akuntabilitas, Pemberdayaan ASN, serta Menciptakan Lingkungan Kerja yang Humanis,” .  Beliau juga menambahkan bahwa pemahaman HAM yang kuat di kalangan ASN akan berdampak langsung terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Tengah, Neny Zarniawati, S.H. M.H, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan penguatan terhadap pemahaman ASN tentang Hak Asasi Manusia. “Kami mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengintegrasikan perspektif HAM dalam setiap kebijakan dan layanan yang diberikan,” ujarnya.

Peserta sosialisasi diberikan pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip dasar HAM, penerapannya dalam pelayanan publik, serta studi kasus penanganan aduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.  Penguatan HAM bagi ASN di Bengkulu Tengah diharapkan dapat mempercepat terciptanya budaya birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam membangun pemerintahan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan prima. (RM,EZ)